NAHDLATUL ULAMA: DINAMIKA IDEOLOGI DAN POLITIK KENEGARAAN

Sinopsis

NU telah mengalami dinamika yang begitu besar sejak berdirinya tahun 1926. Namun, dalam konteks kenegaraan dan kebangsaan organisasi Islam terbesar di Indonesia itu tetap konsisten mempertahankan Pancasila, UUD 1945 dan NKRI. NU berhasil mendefinisikan Islam dalam konteks kebangsaan sesuai dengan paham Ahlussunnah Wal Jamaah.

Namun, NU sedang menghadapi persoalan serius dalam kehidupan sosial, keagamaan dan politik. Godaan politik praktis membayangi para elitnya. Apakah benar peran politik NU dapat membahayakan organisasi itu beberapa dekade ke depan?

Melalui muktamar tahun 2010, NU berusaha melakukan refleksi atas peran yang telah dimainkan selama lima tahun sebelumnya dan mengagendakan perbaikan umat (kader dan jemaah) dalam konteks kebangsaan. NU mesti menegaskan eksistensi dirinya sebagai organisasi sosial-keagamaan yang tidak berpolitik praktis serta mampu merawat jemaahnya yang akan menentukan keberhasilan NU.

Daftar Isi

Pengantar Editor

Bab 1 Nahdlatul Ulama dalam Kepungan Politik Praktis

• Tiga Jenis Politik di NU
• Suara Nahdliyin di Pemilu Presiden
• Politik Nahdliyin yang Kian Suram
• Politik NU Pascapilpres
• Dukungan PKB dan Beban "Nahdliyin"
• Mengelola "Syahwat Politik" Kader NU
• Runtuhnya Politik NU?
• "All The NU-Men"
• Masa Depan NU sebagai "Civil Society"

Bab 2 NU, Khittah dan Tarik-Menarik Kepentingan

• "Khittah", Sekularisasi Politik, Kemandirian NU
• Perebutan Kekuasaan Kaum Sarungan
• Yang Terang dan Abu-abu dalam NU
• NU, Politik dan Khidmat Umat
• Kerancuan Struktural?
• Politik NU dan Pragmatisme Parpol
• Antiklimaks Perseteruan di Tubuh Nahdlatul Ulama
• Nahdlatul Ulama dan Pancasila

Bab 3 Kiai, Politik dan Nasib Umat

• Pesantren, NU dan Politik
• Kiai dan Demistifikasi Kekuasaan
• Jika Banyak Kiai Berperan "Kiai Catur"
• Ujian Terakhir Politik (Kiai) NU
• Aroma Politik Fatwa Kiai
• Fatwa dan Pertarungan Kekuasaan
• Revitalisasi Hubungan Kiai dan Politisi
• Repolitisasi Kaum Santri
• NU, Warga, Organisasi atau Tokoh?

Bab 4 NU, Ideologi dan Mandat Jemaah

• NU dan Perebutan Ideologi Bangsa
• Meneguhkan Gerakan Kerakyatan NU
• Kepiawaian NU dalam Membina Organisasi
• Potensi NU Menjadi Oposisi
• Tradisi Akademik "Bahtul Masa'il"
• NU, Fundamentalisme dan Liberalisme
• Nahdlatulogi Ala Mbah Muchit
• NU Kaya Mujtahid, Miskin Mujahid
• Reformasi NU
• Perlukah Urbanisasi NU?

Bab 5 Menyoal Moderatisme NU

• NU dan Tokoh-tokoh NU Itu
• Nasib Kaum Muda Progresif di NU
• Kebangkitan Sayap Konservatif
• NU dan Toleransi Kebangsaan
• NU Menyikapi "Trafficking"
• Menjaga Kecantikan NU
• Konferwil NU dalam Pusaran Pilgub
• NU, Politik dan Ali Maschan Moesa

Bab 6 Ragam dan Dinamika NU di Daerah

• Pak Kiai Menelikung NU
• Saatnya NU Introspeksi
• Pesantren Jangan Diseret ke Wilayah Politik Praktis
• Sampai Kapan NU Harus Berpolitik?
• Memantapkan Peran Kader Muda NU Yogya
• Mukerwil "Politisi" NU
• Memprediksi Langkah NU Jabar
• Dari Indramayu untuk NU
• Membangkitkan Kritisme Politik Santri
• Kiai Khosh, Kiai "Cash" dan Kiai Kaus

Indeks

Sumber Naskah

Pengantar Editor

Jalan Keadaban NU

Bangsa Indonesia sedang dihadapkan pada persoalan krusial, seperti tingginya angka kemiskinan, praktik korupsi, mafia hukum dan konflik antar keyakinan/agama. Persoalan ini telah "melapukkan" proses keadaban bangsa kita, terutama bagaimana seluruh elemen bangsa membangun kesadaran yang berlandaskan pada moralitas, bukan kepentingan individu ataupun golongan. Proses pelapukan akan terus terjadi ketika moralitas yang menjadi dasar dari keadaban suatu bangsa disingkirkan dalam ranah publik. Tak heran, jika keadaban bangsa sedang dipertaruhkan dengan himpitan persoalan sosial-ekonomi, politik dan agama. Di sinilah kekuatan masyarakat memiliki peran yang besar dalam usaha mencegah proses pelapukan keadaban bangsa.

NU sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia ikut bertanggung jawab untuk memberikan kontribusinya dalam membangun cita-cita keadaban bangsa. Hal ini tidak lain karena kontribusi NU tidak hanya dialamatkan kepada jemaah NU, tetapi lebih besar dari itu bagaimana NU bisa berkontribusi kepada bangsa. Itu sebabnya, NU telah lama merumuskan jalan keadaban yang dapat dikontribusikan kepada bangsa.

Pertama, NU telah merumuskan konsep mabadi' khoiro ummat (prinsip dasar umat terbaik) yang didasarkan pada orientasi moral untuk perubahan sosial-ekonomi masyarakat. Pengukuhan moralitas sebagai landasan dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat bertumpu pada as-shidq (kejuruan) dan al-amanah (tanggung jawab) sehingga tata laku masyarakat dilandasi oleh moralitas yang agung, bukan nafsu serakah menumpuk kekayaan dan kepentingan ego pribadi.

Sekarang ini, moralitas memang sedang disingkirkan demi segala kepentingan. Tempat moralitas sengaja dipersepsikan di dalam rumah ibadah (masjid, gereja, pure, dll.), bukan di dalam birokrasi dan tata laku masyarakat. Dengan kata lain, moralitas cukup menjadi menu utama dalam khotbah agama. Tak lain karena moralitas hanya menjadi "reminder" setelah melakukan perilaku koruptif. Kesadaran terhadap dosa publik hanya dialami oleh seseorang ketika selesai melaksanakan praktik koruptif yang merugikan keadaban bangsa. Tetapi, ketika menjalani praktik birokrasi, moralitas betul-betul disingkirkan. Karena hanya menjadi "reminder", moralitas tidak diinternalisasi dalam kesadaran diri dalam menjalankan amanat publik. Kalau sudah melakukan perilaku koruptif, biasanya si pelaku akan menyadari dosa-dosa yang telah diperbuat. Tetapi sayangnya, ketika kembali ke dalam aktivitas rutinnya, mereka lupa lagi.

Apakah moral "dilipat di bawah meja birokrasi" dan hanya menjadi konsumsi pemanis oleh setiap aparat penegak hukum? Sehingga mereka dengan nada meyakinkan akan memberantas praktik korupsi, tetapi mengabaikan praktik korupsi di sekelilingnya. Inilah yang terjadi di Indonesia ketika moral hanya menjadi khotbah yang diperdengarkan di ruang publik. Korupsi dikhotbahakan di mana-mana hingga sampai ke ruang birokrasi, tetapi ironisnya mereka jugalah yang mempraktikkannya sendiri. Inilah bentuk paling nyata dari runtuhnya keadaban bangsa ketika moralitas dibelenggu oleh kepentingan pribadi dan institusi.

Kedua, NU sejak semula memberikan kontribusinya dalam wawasan keagamaan moderat dan ikut mendorong pembentukan ide kebangsaan. Dalam ranah keagamaan, NU berhasil merumuskan gagasan dasar tentang tawassuth (moderat), tasamuh (toleransi), tawazun (keseimbangan) dan i'tidal (keadilan). Inilah yang menjadi sikap dasar NU dalam merespons isu-isu keagamaan di tanah air. Dengan gagasan dasar ini, NU telah berhasil melahirkan generasi bangsa yang mengedepankan hidup dalam suasana yang toleran dan moderat, bukan dengan kekerasan.

Ketiga, dalam kaitan ini, fondasi besar sudah diletakkan oleh NU ketika mempelopori penerimaan Pancasila sebagai asas bernegara dan bermasyarakat yang mesti diterima oleh umat Islam. Konsepsi ini diperkuat dengan kesetiaan NU terhadap ide-ide kebangsaan yang menjadi titik tolak dalam mendesain Negara Indonesia. Tak berlebihan jika NU terus-menerus melestarikan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara yang paling ideal bagi bangsa Indonesia. Konsepsi ini sejak lahirnya NU telah dikumandangkan oleh para pendirinya, seperti KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Wahab Hasbullah. Meskipun ide globalisme Islam terus dikumandangkan hingga sekarang ini, NU kokoh dengan ide kebangsaannya. Bukan negara khilafah yang dipikirkan oleh NU dalam membangun keadaban bangsa Indonesia, melainkan negara-bangsa Indonesia yang berideologi Pancasila.

Tentu saja, pencarian keadaban bangsa terus-menerus menjadi cita-cita ideal dalam menyongsong perubahan-perubahan, baik dalam skala nasional maupun internasional. Dengan demikian, NU sejatinya telah merambah jalan keadaban secara konseptual dalam rangka meraih mimpi Indonesia. Jalan berliku yang sudah dilalui oleh bangsa Indonesia dalam segala aspeknya; ekonomi, sosial, politik dan budaya, telah menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang sedang berproses dalam menapaki jalan keadaban.

Di sinilah, NU sebagai bagian dari kekuatan masyarakat beradab menemukan relevansi kontributifnya dalam membangun keadaban bangsa. Secara sosial-ekonomi, NU telah membangun prinsip dasar umat terbaik yang bertumpu pada moralitas dan tanggung jawab publik dan secara keagamaan, NU berhasil membangun keadaban bangsa yang didasarkan pada semangat kebersamaan lintas agama dan keyakinan.

Dalam konteks inilah, buku ini dihadirkan sebagai bagian dari refleksi bersama dengan perspektif NU atas cita-cita tercapainya keadaban bangsa, yang dicirikan dengan kesejahteraan, moralitas dan solidaritas sosial. Karena itulah, membangun keadaban bangsa Indonesia tidak dapat dilepaskan bagaimana kekuatan masyarakat berperan mendorong kesejahteraan dan solidaritas dalam bingkai moralitas. Inilah keadaban bangsa yang ditopang secara kokoh dalam praktik kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Buku ini merupakan kumpulan opini yang telah dimuat Harian Kompas dalam kurun waktu 2004-2009. Karena banyaknya artikel tentang NU yang telah dimuat di Kompas, maka kami terpaksa harus menyeleksi dan memilih beberapa artikel yang sesuai. Akhirnya, kami serahkan kepada pembaca untuk menikmati seluruh artikel yang terdapat di dalam buku ini.

Khamami Zada,

Ahmad Fawaid Sjadzili

Jakarta: Penerbit Buku Kompas, Maret 2010.